MUI Minta Propam Turun Tangan Menanggapi polemik tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat meminta kepolisian memberikan klarifikasi terbuka. MUI juga mendesak Divisi Propam Polri memeriksa secara objektif dugaan pelanggaran prosedur dan tindakan aparat yang dinilai tidak proporsional. MUI menegaskan bahwa penegakan hukum harus tetap memperhatikan martabat pesantren serta perlindungan terhadap perempuan dan anak di bawah umur. Hingga 31 Oktober 2026, terdapat perbedaan keterangan antara pihak pesantren dan kepolisian terkait kronologi serta perlakuan terhadap santriwati. Dugaan pelanggaran tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut. Sumber: detikHikmah/ Merdeka.com